 |
| Foto bersama di sela-sela kegiatan. (SASTRAPANTURA) |
SASTRAPANTURA, PADANG PARIAMAN - Di antara hamparan 85.000 lebih desa yang mengepung peta Nusantara, sebuah kabar gembira berhembus dari jantung Padang Pariaman. Sebuah noktah prestasi terukir di Jakarta pada 27 November 2025. Dari puluhan ribu pemimpin desa di seluruh Indonesia, hanya 130 Kepala Desa, Lurah, dan Wali Nagari yang berhak menggenggam piagam penghargaan di panggung nasional.
Provinsi Sumatera Barat mengirimkan empat orang perwakilan terbaiknya dari 19 Kabupaten/Kota yang ada. Salah satunya adalah sosok yang membawa marwah dari tanah Sungai Geringging: Salman Hardani ST.NL.P Dt Rajo Harimau, Wali Nagari Kuranji Hulu. Di bawah kepemimpinannya, Kuranji Hulu muncul sebagai mercusuar hukum di antara 103 Nagari yang ada di Kabupaten Padang Pariaman.
Langkah Salman Hardani bukan sekadar perjalanan biasa. Sejak tanggal 23 hingga 27 November 2025, ia harus melewati tempaan pelatihan yang intens di Jakarta. Di sana, para pemimpin desa dibekali ilmu oleh para pemegang otoritas tertinggi negara, mulai dari Kepala BPSDM, Kepala BPHN, Menteri PPA, hingga Ketua Mahkamah Agung.
Dalam suasana penuh khidmat di gedung kementerian, suara-suara kebijakan mulai menggema.
"Tentang bagaimana seluruh Desa harus membentuk Posbakum (Pos Bantuan Hukum) di Desanya," ungkap Kepala Pembinaan Hukum Nasional, Ibu Min Usihen, saat memberikan sambutan mengenai urgensi perlindungan hukum bagi rakyat kecil di tingkat akar rumput.
Tak hanya soal struktur organisasi, ruh dari keadilan itu sendiri juga ditekankan. Fokus utama dialihkan pada bagaimana perselisihan warga tidak selalu harus berakhir di meja hijau yang kaku dan melelahkan.
"Bagaimana kasus hukum masyarakat di Desa yang tidak harus sampai ke pengadilan kalau dapat di selesaikan saja di Posbakum (restorasi justice)," ujar Menteri Hukum, memberikan arahan tentang pentingnya perdamaian di tingkat desa.
Tumpukan perkara yang menggunung di meja pengadilan tinggi pun menjadi perhatian serius. Mahkamah Agung berharap banyak pada peran Wali Nagari seperti Salman Hardani untuk menjadi jembatan perdamaian sebelum sengketa membesar.
"Sekarang ribuan kasus yang sampai ke Mahkamah Agung sebenarnya bisa di mediasi atau di selesaikan di tingkat desa agar bisa membantu Mahkamah Agung seperti kasus sengketa tanah dan lainnya," kata Ketua Mahkamah Agung RI, menaruh harapan besar pada fungsi mediasi di desa-desa.
Kini, kebanggaan besar menyelimuti Kabupaten Padang Pariaman. Keberhasilan Nagari Kuranji Hulu menerima piagam penghargaan dari Kementerian Hukum atas terlaksananya Posbakum adalah bukti nyata sebuah pengabdian. Di kantor Kementerian Hukum di Jakarta, piagam itu resmi diserahkan sebagai tanda bahwa keadilan kini memiliki rumah di Kuranji Hulu.
Semoga Nagari Kuranji Hulu, Kecamatan Sungai Geringging, bisa mengemban amanah yang diberikan dengan teguh. Memastikan bahwa setiap silang sengketa warga bisa dicarikan jalan keluarnya di bawah payung musyawarah, menjaga kedamaian nagari demi masa depan yang lebih baik.*
Penulis: Jeki
